Deputy Head of Bureaucratic Reform

Government of Bangka Belitung · 📍 Pangkal Pinang · Diposting 2026-10-03

FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI

Rp 25000000 - Rp 35000000 per bulan

Bergabunglah dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai Deputy Head of Bureaucratic Reform dan memimpin inisiatif transformatif untuk memodernisasi administrasi publik. Peran ini menawarkan kesempatan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam pemerintahan, membentuk masa depan pemerintahan yang lebih baik.

Di Pangkal Pinang, Anda akan bekerja dalam tim yang berdedikasi untuk mereformasi proses administratif, menggunakan alat dan perangkat lunak seperti Microsoft Office Suite, SAP, dan sistem e-Government. Anda akan berkolaborasi dengan berbagai departemen untuk mengimplementasikan kebijakan baru, mengoptimalkan operasional, dan meningkatkan layanan publik.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi reformasi birokrasi yang komprehensif.
Memimpin tim reformasi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan administratif.
Mengkoordinasikan dengan berbagai departemen untuk mengintegrasikan sistem dan proses baru.
Menggunakan data dan analitik untuk mengukur kinerja reformasi dan membuat rekomendasi.
Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas staf dalam mengadopsi praktik terbaik.
Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan stakeholder, termasuk pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
Membuat laporan berkala kepada kepala reformasi mengenai kemajuan dan tantangan.
Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar pemerintahan yang berlaku.

🎓 Kualifikasi & Syarat

Sarjana atau Magister dalam bidang pemerintahan, administrasi publik, atau bidang terkait.
Minimal 10 tahun pengalaman dalam reformasi birokrasi atau pengelolaan pemerintahan di tingkat provinsi atau nasional.
Pengalaman dalam menggunakan sistem SAP dan perangkat lunak e-Government.
Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dalam tim lintas departemen.
Kemampuan analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data.
Pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan strategi pemerintahan.
Pengalaman dalam manajemen proyek dan pengelolaan anggaran.
Kepatuhan terhadap etika dan kode etik pemerintahan.